Jakarta, Gatra.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar launching Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis (12/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 120 perwakilan berbagai sektor pemangku kepentingan keamanan siber yamg terdiri dari institusi pemerintah, kalangan industri, akademisi, asosiasi, dan komunitas siber.

Dalam kesempatan itu, Kepala BSSN, Hinsa Siburian menandatangani dokumen Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber bersama perwakilan Kemenkominfo, Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

“Peta Okupasi Keamanan Siber merupakan rujukan strategis pembangunan SDM Indonesia, pembentukan ekosistem sertifikasi SDM di bidang keamanan siber, serta bagian strategi penanggulangan insiden keamanan siber nasional,” ujar Hinsa Siburian dalam keterangan resmi yang diterima Gatra.com, Kamis (12/12).

Dalam pemaparannya mantan Pangdam XVII Cenderawasih itu menyebutkan nilai ekonomi digital Asia Tenggara pada 2019 diperkirakan mencapai Rp1.418,17 triliun dan 40 persen di antaranya berasal dari Indonesia.

Indonesia menurutnya harus bisa menjaga dan mendayagunakan potensi tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan umum. “Ekonomi digital sangat erat terkait dengan isu keamanan siber, penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya merupakan fondasi ekonomi digital,” katanya.

Di samping itu eskalasi dan intensitas serangan siber semakin meningkat pada hampir seluruh sektor strategis baik di kalangan pemerintah maupun industri. Sehingga tantangan tersebut harus diatasi dengan kebutuhan beragam profesi dan keterampilan spesifik dalam ranah pengamanan siber.

“SDM bidang keamanan siber harus berintegritas, nasionalis, berorientasi hasil, tanggap terhadap setiap risiko keamanan, dan mampu menjadi agen-agen yang menumbuhkan security awareness di lingkungan kerjanya,” ucap Hinca.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BSSN melakukan pembangunan dan pengembangan kekuatan SDM Indonesia melalui perumusan peta okupasi dan standar kompetensi kerja. Peta okupasi nasional keamanan siber berguna untuk memetakan berbagai profesi berbasis keahlian terkait keamanan siber berdasarkan standar kompetensi, kualifikasi dan level kompetensi nasional.

Peta okupasi nasional keamanan siber tersebut disusun dengan tujuan memberikan kejelasan kepada tenaga kerja, akademisi, dan industri mengenai lingkup tugas, kompetensi, dan karier di bidang keamanan siber.

“Di sektor industri dokumen (peta) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merekrut SDM, tidak semata-mata mensyaratkan sertifikasi internasional tapi juga memberikan kesempatan bagi SDM dengan sertifikasi nasional,” katanya.

Lebih jauh, dirinya mengatakan peta okupasi keamanan siber dapat digunakan sebagai dasar pengembangan profesi SDM keamanan siber yang selaras dengan kebutuhan nasional dan menjadi baseline dalam memetakan kompetensi SDM keamanan siber di Indonesia.

Dengan adanya pemetaan yang baik terhadap kebutuhan SDM siber di berbagai lini diharapkan mampu menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. “Peta okupasi nasional keamanan siber merupakan dukungan BSSN terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam membangun SDM yang bertalenta dan berkompetitif guna menumbuhkan kemandirian, serta menunjang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui dalam peta okupasi nasional ini BSSN meramu kebutuhan level SDM siber berdasarkan strata jabatan yang terdiri atas ahli utama, ahli senior, ahli perdana, teknisi/analis madya, dan teknisi/analis muda.

Selain itu juga ada pemetaan untuk posisi Cyber Risk Specialist yang terdiri dari unsur dari security architect, cryptographic specialist, cryptographic engineer, ICT security product lead evaluator, ICT security product evaluator, cryptographic analyst, dan cryptographic module analyst. Selanjutnya untuk kebutuhan spesifik ada cyber incident investigation manager, cyber forensic analyst, dan digital evidence first responder.

Sumber: https://www.gatra.com/detail/news/461746/politik/bssn-luncurkan-peta-okupasi-nasional-keamanan-siber
Editor : Andhika Dinata
Tanggal : 12 Desember 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian meluncurkan peta okupasi pertanian yang menjadi acuan pembangunan sektor tersebut. Peta ini akan dimanfaatkan para pemangku sektor pertanian seperti kementerian, akademisi, dan juga swasta.

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Prihasto Setyanto meluncurkan peta tersebut di Hotel Bidakara Jakarta pada Sabtu (27/4). Peta tersebut menjelaskan jenis-jenis jabatan atau okupasi profesi di sektor pertanian guna mendukung terwujudnya SDM pertanian Indonesia yang profesional, mandiri dan berdaya saing. 

Kementan tercatat sebagai kementerian ketiga yang meluncurkan peta okupasi profesi setelah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Acara itu dihadiri Kepala Puslatan, Bustanul Arifin Caya, Kepala Pusat Pendidokan Pertanian, Idha Widi Arsanti, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Bambang Suryadi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rektor Universitas, Kepala UPT BPSDMP, Direktur Polbangtan, dan Pejabat Ditjen Kementan.

Prihasto mengatakan penyusunan, peta okupasi SDM pertanian sangat penting untuk mengetahui kebutuhan pasar sesuai keahlian di sektor pertanian. Hal ini dipetakan oleh BPPSDMP untuk mengembangkan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi sesuai kebutuhan pasar, khususnya dunia usaha dan industri di Indonesia. Penyusunannya mengacu pada area fungsi bidang tertentu, yang merupakan alternatif strategi percepatan dalam rangka memenuhi tuntutan profesi dunia usaha dan industri sektor pertanian.

Acuan berbagai pihak

Sementara itu, Kepala Puslatan, Bustanul Arifin Caya, mengungkapkan, peta okupasi bisa menjadi acuan dunia usaha dan pendidikan untuk mengembangkan standar khusus, nasional maupun internasional. Peta tersebut telah disepakati oleh Kementan, Kemenaker, Bappenas, Kadin, dan BNSP. 

Selanjutnya akan dijadikan acuan oleh Bappenas dalam perencanaan tenaga kerja nasional (national manpower planning). Juga digunakan untuk menentukan kebutuhan standar khusus, nasional, dan internasional. Di sektor pendidikan bisa digunakan untuk menentukan pilihan profesi dan sertifikasi bidang-bidang yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

Sementara itu, Kabid Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Puslatan sekaligus Ketua Panitia Launching Peta Okupasi Sektor Pertanian, Zuroqi Mubarok mengatakan bahwa peta okupasi sangat diperlukan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan.

Karena itu menjadi acuan penyusunan modul dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja sekaligus sebagai tolak ukur dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia di era persaingan regional maupun global saat ini.

Sumber : https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/pqmb15453/kementan-luncurkan-peta-okupasi-pertanian
Penulis : EH Ismail
Tanggal : Sabtu 27 Apr 2019